Substansi RUU PDP yang Dinanti-nanti Bisa Melindungi Data Masyarakat

Jakarta, Gizmologi – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat rampung menjadi UU sebelum ajang G20. Bahkan Panitia Kerja (Panja) RUU PDP optimistis semua pasal akan dibahas tuntas di bulan Juli ini.

Tentu perkembangan tersebut merupakan kabar gembira karena tata kelola data begitu penting saat ini. Mengingat, Data tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan digital sebuah negara, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada geostrategis dan geopolitik.

“Di era big data saat ini, data apalagi data pribadi merupakan sumber daya baru sebuah bangsa, bahkan menjadi mata uang baru (new currency), sehingga perlu diatur, dijaga dan dikendalikan penggunaannya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).

Terlebih aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia belum sepenuhnya kuat. Sehingga Indonesia memerlukan sebuah UU yang dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi warga negara sebab ini akan menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Baginya, perlindungan maksimal dapat segera diperlakukan, mengingat masyarakat Indonesia sering mendengar adanya kebocoran data pribadi lewat berbagai aplikasi, penyalahgunaan data pribadi maupun jual-beli data pribadi rakyat Indonesia di dark web.

Apalagi jika melihat data We are Social, di tahun 2022 ini pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta, pengguna ponsel 370,1 juta dan pengguna aktif media sosial berjumlah 191,4 juta.

“Sehingga, secara substansi, UU PDP ini nantinya harus dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Bahkan perlu disimulasi, dengan perkembangan teknologi seperti metaverse atau internet of things, akan potensi penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana kita mengaturnya dalam UU PDP,” paparnya.

Baca Juga :  Kominfo Tepis Kebobolan 1,3 Miliar Data Registrasi Nomor HP

Baca Juga: Menanti RUU PDP Disahkan?

Substansi dan isi Draft RUU PDP

Heru menambahkan, jika dibaca dari draft RUU PDP, memang kiblatnya adalah mengarah pada general data protection regulation (GDPR). Menurutnya, GDPR secara umum sudah cukup bagus, meski begitu, perlu penyesuaian dengan kondisi lokal, lebih futuristik dan juga sanksi yang lebih tegas.

“Sebabnya, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet, ponsel dan media sosial yang sangat besar, sehingga bilamana ada kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka dampaknya juga lebih besar,” jelasnya.

Selain substansi, yang tak kalah penting dalam pembahasan RUU PDP adalah otoritas atau lembaga yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebab ada keinginan agar lembaga ini berada di bawah Kominfo, namun banyak juga suara yang menginginkan lembaga tersebut independen.

Menurutnya, lembaga perlindungan data pribadi akan juga mengatur, mengawasi dan mengendalikan data pribadi bukan hanya di privat, publik, namun juga Kementerian/Lembaga. Sehingga, lembaga tersebut haruslah independen regulatory body.

“Kalau di bawah Kementerian khawatir nasibnya bisa seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang gampang dibubarkan. Sementara itu, kalau khawatir lembaga independen tidak berpihak pada pemerintah, maka bisa saja diatur dalam lembaga independen tersebut harus ada unsur pemerintah. Itu sudah biasa dan ada beberapa lembaga seperti Komisi Informasi Pusat,” jelas Heru.