Sanksi Denda Membayangi Google Cs Jika Belum Juga Daftar PSE Kominfo

Jakarta, Gizmologi – H-1 tenggat waktu bagi sejumlah aplikasi dan platform asing yang belum juga terdaftar di Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun akan melayangkan teguran dan denda kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, sebelum akhirnya diblokir.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebut pihaknya tak akan langsung memblokir Google, WhatsApp, Facebook, dkk. yang tidak terdaftar pada 21 Juli, satu hari usai batas akhir pendaftaran.

“Sanksi administratif itu ada tiga tahapannya; pertama teguran, kedua denda administratif, ketiga adalah pemblokiran,” ucap dia, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (19/7).

Dijelaskan Samuel, Kominfo akan langsung melakukan peninjauan segera setelah tenggat waktu pendaftaran berakhir. “Tanggal 21-nya kita sudah harus me-review dan mereka (yang tidak mendaftar) akan kena sanksi. Sanksi terberatnya adalah pemblokiran,” ujar Semuel.

Pemblokiran PSE, dikatakan Semuel hanya bersifat sementara. Artinya, jika suatu PSE telah diblokir lalu dia melakukan pendaftaran setelah tanggal 20 Juli, maka layanannya dapat beroperasi kembali.

Meski demikian, Semuel mengatakan Kominfo tegas meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat baik domestik maupun asing untuk melakukan pendaftaran ke sistem OSS RBA. Menurutnya pendaftaran PSE ini wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha di ruang digital yang menargetkan Indonesia sebagai marketnya.

“Kita tegas dan ini adalah regulasi yang ada, ini adalah tata kelola, bukan pengendalian. Supaya kita tahu siapa saja yang beroperasi di Indonesia dan apa yang dioperasikan,” kata Semuel.

Baca Juga: Last Minute! Google cs Buat Segera Registrasi PSE di Kominfo

Pendataan PSE Asing di Indonesia

PSE Kominfo
Konferensi Pers Kominfo terkait Pendaftaran PSE

Lebih lanjut, menurut Samuel tujuan dari adanya pendaftaran PSE ini adalah agar pemerintah mengetahui layanan apa saja yang beroperasi di Indonesia. “Hal yang lain adalah kalau berusaha, karena yang di ruang digital itu bukan hanya yang berdomisili di Indonesia, mereka juga harus patuh dengan pajak kita. Itulah kenapa kita melakukan pendataan.”

Baca Juga :  Lebaran dengan Gadget realme, Tetap Asik Meski Nggak Mudik

Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa dari pendaftaran yang dilakukan oleh PSE akan memberikan keterbatasan di layanan tersebut. Tapi, dengan tegas Samuel mengatakan bahwa pendataan layanan tidak ada hubungannya dengan pengendalian.

“Ini hanya untuk pendataan, kalau soal pengendalian, itu ada sektornya sendiri. Ini (pendaftaran) hanya dilakukan untuk mengetahui layanan apa saja yang beroperasi di Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan pengendalian,” tegasnya.

Adapun enam kategori PSE yang wajib melakukan pendataan, yaitu PSE yang menyediakan layanan transaksi baik jasa maupun barang, layanan keuangan, layanan komunikasi, layanan berbayar seperti platform streaming musik dan film, layanan mesin pencari, dan layanan yang mengumpulkan informasi data pribadi masyarakat Indonesia.

Untuk saat ini, Kominfo telah mencatat 6.296 PSE yang terdiri dari 6.187 PSE Domestik dan 109 PSE asing yang telah melakukan pendaftaran. Beberapa di antaranya adalah Microsoft, Telegram, MiChat, TikTok, Linktree, Lego, Spotify, Mobile Legends, Ragnarok X, MyPertamina, OVO, Traveloka, Gojek, Grab, KAI Access.

Kemudian Lazada, Blibli, OLX, JD.ID, Shopee, Bukalapak, Tiket.com, Pegipegi, Netflix, MTix, Bibit, Livin 2.0 By Mandiri, BNI Mobile Banking, Mobile Banking BTN, Jenius, dan masih banyak lagi.