Rencana Kominfo Mau Bikin Super App, CISSReC Soroti Keamanan Siber

Jakarta, Gizmologi – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana meleburkan lebih dari 24.000 aplikasi milik pemerintah jadi satu aplikasi super (super Apss). Aplikasi ini nantinya akan menjadi satu bagian dari implementasi kebijakan berbasis data di berbagai kementerian atau lembaga.

Terkait rencana ini, Chairman dari lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha, menilai niat pemerintah untuk menghanguskan puluhan ribu aplikasi yang tidak bermanfaat itu merupakan langkah baik, karena bisa menghemat anggaran dan efisien.

Kendati demikian, Pratama mengingatkan pentingnya menerapkan keamanan siber baik dari sistem, jaringan, maupun aplikasi, jika pemerintah ingin mewujudkan aplikasi super atau super-apps.

“Yang tak kalah penting adalah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan. Karena super-apps bagus hanya jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal,” kata Pratama Persadha dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (19/7/2022).

Pasalnya, saat ini memang terlalu banyak aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, dan langkah Ini adalah akumulasi dari berbagai aplikasi dan web yang memang sudah tidak terpakai, namun juga tidak dimatikan. Sebagai contoh pada kasus bocornya data e-HAC Kemenkes tahun lalu, di mana sistem e-HAC nya sudah tidak dipakai, tapi tidak segera ditakedown.

Ancaman Keamanan Siber

threat research blog card image 1
ilustrasi keamanan siber

Kondisi ini tentu membuat ancaman baru, seperti soal anggaran, soal data simpang siur, serta soal keamanan sistem itu sendiri. Mengingat, setiap K/L (Kementrian dan Lembaga Negara) memiliki aplikasi hampir mirip dengan sistem berbeda- beda sehingga membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. “Belum lagi pengelolanya terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor.”

“Dengan banyaknya aplikasi dan website yang menganggur ini, banyak potensi serangan dan kebocoran data. Sistem yang aktif dipakai saja masih menjadi sasaran empuk. Karena itu dalam membangun super-apps nanti perlu tim yang kuat, misalnya dari Kominfo, BSSN, BIN serta lembaga negara lain yang berkepentingan,” ujar Pratama.

Baca Juga :  Bocoran Galaxy Z Flip 4 Terbaru Tampil Identik, Siap Rilis Awal Agustus

Terlebih, beberapa waktu lalu terungkap banyak situs judi menyusup ke berbagai situs pemerintah. Padahal situs pemerintah tersebut aktif, unggahannya baru, sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi pengecekan berkala dan berakibat situs judi bisa menyusup masuk, sampai aktif digunakan transaksi.

“Sebenarnya Indonesia bisa memiliki aplikasi sistem satu pintu bagi masyarakat atau korporasi untuk mengakses pelayanan pemerintah, karena di tiap daerah biasanya ada sistem satu pintu untuk layanan. Selain itu, ada Dukcapil juga sudah memberikan akses ke instansi pemerintah dan swasta untuk mengecek data kependudukan,” tuturnya.

Baca Juga: Ada 24.000 Aplikasi Pemerintah, Kominfo Mau Bikin Super App

Kendati demikian, sebelum dilakukan, perlu dilakukan riset juga lebih dulu. Salah satunya adalah super apps dibuat cukup satu atau beberapa, menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, swasta dan instansi pemerintah sendiri.

“Bentuk SDM khusus untuk menangani super-apps ini. Tidak ketinggalan masalah tata kelola yang baik, plus regulasi pemerintah dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang kuat,” imbuh Pratama.

Ditambahkan Pratama, untuk membuat super apps ini perlu beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu adanya pusat data nasional. Ini merupakan server utama untuk dapat menyimpan dan mengolah seluruh data masuk, terutama data kependudukan.

Lalu harus disiapkan juga program satu data nasional, sehingga harus jelas data mana dari siapa digunakan dalam super apps ini. Ia membayangkan, ada 2.700 database yang digunakan saat ini, hal ini jelas tidak efisien dan sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.

Untuk itu, ia mengharapkan dalam super apps ini, semua kemeneterian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital. “Yang tak kalah penting ialah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Perbedaan Terra Luna USD (UST) dengan USDT dan USDC