Pandu Sjahrir Bicara Kepercayaan Buat Lindungi Data Pelanggan

Jakarta, Gizmologi – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir menyebutkan regulasi perlindungan data pribadi yang saat ini masih berupa rancangan Undang-Undang (RUU) penting untuk segera direalisasikan agar masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan tekfin bisa mendapatkan proteksi lebih baik.

“Sebentar lagi kan ada Undang-Undang soal Privasi dan perlindungan data. Itu bagus kok untuk menjaga ini semua (pengguna dalam ekosistem tekfin),” kata Pandu kepada awak media, Kamis (25/8).

Di samping menanti regulasi disahkan oleh DPR, Pandu mengharapkan agar para pengembang layanan tekfin yang kini ada di Tanah Air bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan keamanan dari segi teknologinya.

Apalagi melihat statistik bahwa kini pengguna layanan keuangan digital terus meningkat sejak pandemi COVID-19. Bank Indonesia dalam laporan terbarunya mengungkapkan terjadi peningkatan nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Juli 2022 sebesar 39,76% (yoy) menjadi Rp35,5 triliun.

Pesatnya pertumbuhan transaksi itu menunjukkan masyarakat semakin percaya dengan kinerja layanan keuangan digital tak terkecuali yang dikelola oleh para penyedia layanan tekfin.

Baca Juga: Cara Kominfo Atasi Kasus Kebocoran Data: Sebatas Memblokir Situs Hacker?

Berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang marak akhir-akhir ini untuk itu Pandu mengingatkan agar para pelaku tekfin di Tanah Air bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memutakhirkan layanannya lebih aman namun tetap bisa nyaman digunakan oleh berbagai kalangan.

“Kebocoran data tentunya sistem teknologi tidak ada yang perfect 100% jadi harus selalu memperbaiki, karena ini dinamis. Jadi solusinya end-to-end jaga kerpercayaan pelanggan,” kata Pandu.

Seperti diketahui, RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam pembahasan di DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate juga mengharapkan agar RUU PDP bisa dapat selesai diundangkan di 2022.

Baca Juga :  #BetterWithXiaomi Selama Bulan Suci Ramadhan

“Mudah-mudahan di masa sidang ini tersedia cukup waktu bagi panitia kerja DPR RI sehingga bisa dilanjutkan pertemuan rapat-rapatnya dan RUU PDP bisa segera diundangkan,” kata Johnny.