LBH Jakarta Sebut Kerugian Masyarakat Akibat PSE Capai Rp1,5 M

Jakarta, Gizmologi – Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta bersiap melayangkan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) terkait pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dinilai merugikan masyarakat. Total terdapat 213 pengaduan yang telah ditampung, terhitung sejak 30 Juli 2022.

“LBH Jakarta bersama masyarakat akan mempersiapkan gugatan kepada Menkominfo untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM tersebut,” kata LBH Jakarta dalam siaran pers, dikutip Senin (8/8/2022)

LBH Jakarta sendiri telah membuka Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom selama tujuh hari sejak 30 Juli 2022. Pos ini diperuntukkan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital karena pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020).

Selama tujuh hari pos dibuka, LBH Jakarta menerima 213 pengaduan dari masyarakat yang terdiri dari 211 individu dan 2 Perusahaan dengan bidang pekerjaan beragam mulai dari yang terbanyak adalah freelancer (48%), karyawan swasta (14%), developer (12%), mahasiswa/ pelajar (12%) hingga lainnya seperti dosen, musisi dan entrepreneur.

“62 Pengadu di antaranya yang melampirkan bukti kerugian dengan total diestimasikan mencapai Rp 1.556.840.000,-. Adapun masalah yang paling banyak diadukan terkait dampak pemblokiran Paypal yang mencapai 64%,” terang LBH Jakarta.

Dalam keterangan tersebut dijelaskan, pola permasalahan yang diadukan masih meliputi soal hilangnya akses terhadap layanan-layanan yang berhak didapatkan Pengadu dengan berbayar pada situs-situs yang diblokir seperti Steam, Epic dan beberapa situs lainnya. Di mana banyak dialami atlet esports hingga developer.

“Selain itu pemblokiran Paypal juga mengganggu sistem transaksi dan pencairan dana pendapatan banyak freelancer dan pekerja kreatif,” jelas LBH Jakarta.

Baca Juga :  Intel Menunjuk Alexis Crowell Sebagai Pemimpin Wilayah Asia

Baca Juga: Terima 213 Aduan Soal Pemblokiran PSE, Menkominfo: Itu Hak Masyarakat

LBH Jakarta Siap Gugat Kominfo

Pemerintah tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek kepentingan masyarakat sebelum melakukan tindakan pemblokiran. Hal tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 jo Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.

Tindakan pemblokiran tidak sesuai dengan standar dan mekanisme HAM. Pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena prinsipnya akses internet adalah hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi hingga hak memperoleh kehidupan yang layak.

Pembatasannya diatur secara limitatif dalam pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipol, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 hingga Prinsip Siracusa yang secara garis besar syaratnya harus diatur dalam undang-undang, tujuan yang sah, adanya keperluan, hingga mekanisme pembuktian yang transparan, adil dan imparsial melalui forum pengadilan.

“Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta bersama masyarakat akan mempersiapkan gugatan kepada Menkominfo untuk membatalkan tindakan dan kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang serta melanggar hukum dan HAM tersebut,” tegas LBH Jakarta.


Cek berita teknologi, review gadget dan video Gizmologi di Google News