Kejar Tayang RUU PDP Bakal Diketok Komisi I DPR di Masa Sidang Agustus 2022

Jakarta, Gizmologi – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya menemui titik cerah. Semua poin permasalah yang menjadi sorotan dalam RUU telah disepakati baik DPR maupun pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Alhamdulillah semua DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sudah selesai dibahas. Berbagai hal yang kemarin sempat ada perbedaan tajam, kini sudah berhasil ada titik temu dengan pemerintah,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Dia menjelaskan, RUU PDP tinggal dilakukan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), untuk memeriksa secara keseluruhan RUU tersebut. “RUU PDP sudah selesai dibahas semua, tinggal sinkronisasi di Masa Sidang mendatang (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023).”

Sebelumnya, hal yang menjadi persoalan Komisi I dengan pemerintah yakni terkait lembaga otoritas perlindungan data. Kini telah disepakati pembentukan lembaga tersebut dan diserahkan ke presiden.

“Lembaga pengawas ditetapkan tugas dan kewenangannya oleh UU, yang pembentukannya diserahkan kepada Presiden. Tim pemerintah yang dikomandani Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah oke,” ujar anggota komisi I DPR Sukamta kepada awak media.

Melalui aturan yang akan segera terbentuk itu, negara akan memiliki regulasi untuk menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi atau bukan data pribadi. RUU PDP juga terkait dengan keamanan digital, terutama dengan banyaknya kebocoran data yang terjadi belakangan ini.

Diketahui, DPR akan menutup masa sidang V tahun 2021-2022 besok. Masa sidang selanjutnya, kan dimulai Agustus mendatang.

Baca Juga: Substansi RUU PDP yang Dinanti-nanti Bisa Melindungi Data Masyarakat

Urgensi RUU PDP

Draft RUU PDP
Draft RUU PDP

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat rampung menjadi UU sebelum ajang G20.

Baca Juga :  Platform Investasi Kripto PINTU Raih Pendanaan Seri B Rp1,6 Triliun

Tentu perkembangan tersebut merupakan kabar gembira karena tata kelola data begitu penting saat ini. Mengingat, Data tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan digital sebuah negara, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada geostrategis dan geopolitik.

“Sebabnya, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet, ponsel dan media sosial yang sangat besar, sehingga bilamana ada kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, maka dampaknya juga lebih besar,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi.

Jika melihat data We are Social, di tahun 2022 ini pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Sedangkan di antara pengguna ponsel ada 370,1 juta pengguna aktif media sosial berjumlah yang mencapai 191,4 juta.

“Sehingga, secara substansi, UU PDP ini nantinya harus dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Bahkan perlu disimulasi, dengan perkembangan teknologi seperti metaverse atau internet of things, akan potensi penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana kita mengaturnya dalam UU PDP,” paparnya.