Google sampai Facebook Terancam Diblokir Kalau Belum Lapor PSE

Jakarta, Gizmologi – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat baik domestik dan asing agar harus terdaftar. Diketahui, ada banyak PSE asing yang belum terdaftar, beberapa di antaranya Google, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi.

Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan saat ini sudah ada 4.540 PSE lingkup privat yang terdaftar, di mana jumlah PSE asing yang terdaftar baru 68. Dari 68 PSE tersebut, platform yang populer di masyarakat Indonesia dan sudah terdaftar baru ada TikTok dan Linktree.

“Untuk PSE lingkup privat asing, per pagi ini setelah kami cek baru ada TikTok dan Linktree yang melakukan pendaftaran. Jadi baru dua PSE asing yang besar yang melakukan pendaftaran,” kata Dedy dalam keterangan persnya, Rabu (22/6/2022).

Sedangkan untuk PSE lokal, beberapa di antaranya yang sudah melakukan pendaftaran ada Bukalapak, Tokopedia (sebelum merger), GoTo, Traveloka, J&T dan OVO.”Itu yang besar-besar yang sudah melakukan pendaftaran,” sambung Dedy.

Dedy memang tidak secara spesifik menyebut nama Google cs, namun berdasarkan penelusuran di laman PSE Kominfo nama-nama besar itu memang belum terdaftar. Adapun Kominfo memasang tenggat waktu pendaftaran PSE lingkup privat hingga 20 Juli 2022 atau enam bulan setelah sistem OSS-ARB berlaku secara efektif, sejak 21 Januari 2022.

Jika setelah 20 Juli 2022 Google, Facebook, dan kawan-kawan masih belum mendaftar siap-siap akan diblokir atau mungkin diputus aksesnya. Kominfo juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait yang menjadi pengampu sektor tersebut, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk mengidentifikasi PSE yang belum terdaftar.

Pendaftaran Ulang untuk Lapor PSE Kominfo

Lapor PSE
ilustrasi aplikasi

“Kita bisa cek misalnya game lokal, itu kementerian lembaga yang menaungi siapa? Kemenparekraf misalnya. Fintech yang menaungi siapa? OJK misalnya. Media sosial yang menaungi siapa? Kominfo, dan seterusnya,” jelas Dedy.

Baca Juga :  Samsung Space Tycoon, Taman Bermain Metaverse di Roblox

Setelah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, Kominfo kemudian akan meminta penjelasan dari PSE tersebut mengapa belum mendaftar. Jika penjelasannya tidak bisa diterima oleh Kominfo, maka akan langsung dilakukan pemutusan akses alias pemblokiran.

Mekanisme pemblokiran sendiri akan mengikuti prosedur yang ditetapkan Direktorat Pengendalian di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. PSE yang sudah diblokir juga bisa kembali lagi asalkan sudah memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Saya rasa PSE-PSE yang belum melakukan pendaftaran saat ini sedang melakukan processing. Kami juga berkomunikasi kok dengan mereka. Jadi kami optimistis bahwa PSE-PSE yang besar itu akan comply atau akan taat pada peraturan ini dan sedang melakukan proses pendaftaran,” pungkas Dedy.