Dituding Memihak Rusia, CEO Yandex Mengundurkan Diri

Jakarta, Gizmologi – CEO Yandex Arkady Volozh mundur dari jabatannya tidak lama setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya. Volozh dituding membantu Rusia saat menginvasi Ukraina.

Yandex sendiri merupakan perusahaan mesin pencari yang populer di Rusia dan disebut-sebut sebagai pesaing Google di sana. Perusahaan raksasa teknologi yang berdiri sejak 1997 ini mengumumkan pengunduran Volozh, sang pendirinya itu, pada Jumat (3/6) sebagaimana dikutip dari Reuters.

Lebih rinci, Volozh disebut berperan dalam “mempromosikan media dan narasi pemerintah (Rusia) dalam hasil pencarian dan menghapus konten yang terkait dengan perang Rusia terhadap Ukraina”. Termasuk memberikan dukung Rusia secara materi maupun finansial.

Bantahan CEO Yandex

CEO Yandex

Meski begitu, Volozh mengatakan bahwa tuduhan Komisi Eropa tersebut sebagai “salah alamat”. Meskipun ada sanksi, dia menyerahkan pemungutan suara kepada direksi perusahaan. Sementara itu, Yandex sendiri tidak terkena sanksi dari Uni Eropa.

“Direksi terus berfungsi secara normal. Yandex memiliki tim manajemen yang kuat, yang mampu membawa perusahaan ini ke tingkat berikutnya dengan dukungan yang kuat dari dewan,” tulis Yandex.

Baca Juga: Imbas Konflik Rusia-Ukraina, Apple Pay Blokir Nasabah Bank di Rusia

Tak hanya Volozh, beberapa eksekutif Yandex juga mundur belum lama ini akibat sanksi dari Uni Eropa. Dilansir dari The Moscow Times, Wakil CEO Yandex – Tigran Khudaverdyan sebelumnya juga mengundurkan diri pada Maret lalu. Begitu pula dengan Kepala Eksekutif Yandex, Elena Bunina yang mundur dalam waktu yang sama akibat sanksi Uni Eropa.

Yandex sendiri merupakan raksasa pencarian di Rusia dan memiliki kantor pusat di Belanda. Pada kuartal IV-2021, perusahaan mengeklaim sudah mewakili 60% lebih pencarian internet di Rusia.

Namun sejak invasi Rusia ke Ukraina, Yandex dituduh meminimalisasi sumber berita independen dalam hasil pencarian karena tekanan dari pemerintah Rusia. Terlebih sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari, mereka menyebut agresi tersebut sebagai “operasi militer khusus” untuk “denazifikasi” negara tetangga mereka.

Baca Juga :  Review Logitech Brio 4K: Webcam Kelas Bisnis dengan Banyak Potensi