Bawaslu Gandeng TikTok Buat Lawan Hoaks Jelang Pemilu 2024

Jakarta, Gizmologi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng platform berbagi video TikTok untuk mengatasi potensi munculnya berbagai konten hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024. Mengingat konten-konten tersebut sangat berpotensi tersebar di berbagai platform media.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, menyebut pihaknya memperbolehkan setiap partai politik (parpol), calon legistlatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden untuk berkampanye melalui media sosial. Asalkan tidak melanggar aturan dan etika kampanye.

“Kampanye di TikTok boleh, tetapi tidak melanggar aturan, seperti melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks,” kata Bagja, seperti dilansir dari laman resmi Bawaslu, Rabu (13/7/2022).

Meski ada kesan memberikan batasan kepada pengguna, namun dia menekankan bahwa hal ini jangan sampai mengganggu kreativitas, yang menjadi ciri khas dari TikTok. “Kita ingin membuat kampanye yang fun sesuai dengan TikTok, asalkan tidak melanggar aturan kampanye,”

TikTok Ikut Lawan Hoaks Jelang Pemilu 2024

00 2022 Juli dengan TikTok 0 1
Virtual meeting Bawaslu dengan TikTok Indonesia (dok. Bawaslu)

Sementara itu, Public Policy and Governmental Relations TikTok Indonesia Shiella Pandji, merespon positif ajakan kolaborasi dengan Bawaslu, secara khusus kerja sama dalam memerangi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pada pemilu mendatang.

“Kalau terkait dengan fitnah, ujaran kebencian, hoaks, no questioning kami sangat concern dengan hal itu. Kami pasti dengan senang hati berkolaborasi dengan Bawaslu untuk bersama melawan itu dalam Pemilu 2024,” tegasnya.

Sheila memastikan TikTok juga meyakinkan bahwa mereka berkomitmen untuk selalu mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan perundang-undangan mengenai kepemiluan yang ada. Hal tersebut rencananya juga akan diterapkan dalam standar komunitas TikTok.

“Kami memiliki in-house moderator yang merupakan WNI yang memiliki pengetahuan tentang Indonesia, mengerti tentang hukum di Indonesia. Jadi, meskipun kami global platform, terkait dengan masalah hukum, standar komunitas kami mengacu pada hukum negara setempat,” katanya.

Baca Juga :  Penjualan Metrodata Naik 33,7%, Pasokan Notebook Jadi Salah Satu Sebab

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan akan memantau konten negatif di internet atau ruang digital. Termasuk mempersiapkan tim keamanan siber, dalam rangka menyambut Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.